Diskresi administrasi menjadi starting. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Diskresi administrasi menjadi starting

Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. B. Sayangnya etika pelayanan publik di. Deskripsi: Ringkasan materi latsar CPNS Agenda 2Solusi , ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Evi Purnamawati dan Hijawati, Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia, Halaman 98-109Diskresi administrasi menjadi starting point bagi Bab IV ~ Akuntabilitas Dalam Konteks | 31 masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Abstract. kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi √√ b. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. 2008: publik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik (Rohr, 1989 dan Keban 2000), maksud dari diskresi adalah. Pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian memunculkan banyak pendapat baik dari kalangan ilmuwan ataupun praktisi untuk menggali kembali esensi dari ilmu administrasi publik. 7Nur Kumalaningdyah,Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dalam Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindakan Pidana. (1) Jadi obyek Undang-UndangKata Kunci: diskresi, pengisian jabatan, wakil gubernur, administrasi pemerintahan ABSTRACT The province of Riau Islands face the problem when the occurrence of the vacancy the post of deputy governor in the administration of government. 5Luhut Pangaribuan,2013, Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat. A. Penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktek kecurangan (fraud). Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Kebebasan Pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri (1)Namun, Pasal 175 UU Cipta Kerja menghapus syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi. Erna Irawati, S. dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; c. Soal Evaluasi Akademik latsar pali - Read online for free. John A. Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik C. 35. Bertindak yang bertentangan dengan agama dan nilai local yang. Diskresi administrasi menjadi starting pont bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr,1989 dan Keban, 2008) maksud diskresi adalah Bentuk fleksibel aturan yang berlaku Kebebasan Pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri Keputusan yang disepakati bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan. Didalampraktikpenyelenggaraanpemerintahan , freiesErmessendilakukanolehadministrasi negara dalam hal-hal sebagaiberikut: Belum. Pengelolaan keuangan pemerintah telah berubah dari model administrasi menjadi manajemen saintifik. Pimpinan PT. 13 Terhadap kewenangan diskresi yang berakibat pada sanksi pidana, harus menjadi tanggung jawab Pejabat administrasi Negara atau Badan yangSoal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK Tahun 2022 Paket 1. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bandung, Citra Adtya Bakti Ridwan. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). john a. 30 tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. 5. Kebebasan bertindak sangatpotensial untuk aparat pemerintahatau administrasi negara untukdapat melakukan penipuan karenaadanya kewenangan ini pejabatpemerintah dapat secara bebasatas inisiatif sendiri untukmengembangkan kebijakan denganmemanfaatkan kondisi tertentu,sering kali kasus di era ini (Ordelama dan Orde Baru). administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi (birokrat). Informasi harus utuh dan benar. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. Isu etika menjadi sangat vital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah . Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Diskresi dapat diterbitkan jika memenuhi beberapa syarat. Diskresi membuat pelaksaan wewenang di pejabat publik menjadi ringan,,karena dengan adanya diskresi pejabat yang tidak mempunyai wewenang terhadap suatu permasalahan dapat dilipahkan wewenang sesuai dengan Undang-undang Nomormor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. . Beberapa poin penting yang diangkat antara lain pentingnya ASN meningkatkan kompetensi sesuai dengan perubahan zaman, serta perilaku etis dan loyal yang meliputi kewajiban menjaga kerahasiaan negara, bersikap netral, serta melayani masyarakat secara adil. Perkembangan hukum administrasi menjadi minat studi di Fakultas Hukum Universitas Mulawaman, tidak didukung dengan perkembangan buku text sebagai literatur yang menunjang keilmuan Hukum administrasi. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dengan cara membagi-bagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu: (1). Diskresi dalam kaitannya dengan pelayanan publik dilatarbelakangi dengan paradigma administrasi publik yang pada mulanya diatur secara terbatas pada paradigma Old. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. Keterbatan sumberdaya yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bias cepat berjalan. PergeseranFungsiLegislasi,MenguatnyaModelLegislasiUU AP sendiri menjadikan nuansa hukum administrasi menjadi . Bagian Kedua Asas Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dengan cara membagi-bagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian yaitu: (1). 10 Jakarta Pusat 10110 AKUNTABEL Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil TIM PENGARAH SUBSTANSI: 1. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Diskresi dapat diartikan sebagai pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan moral daripada hukum. Pasal 31 (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila: a. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. 00 WIB in the Sumberasih sub-district until 13. Diskresi mencakup kewenangan yang bersifat merdeka untuk mengambil keputusan yang tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijaksanaan dan keadilan. “diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi public” (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah a. John A. CGI 001 1019. Diskresi Dalam Konsep Negara Hukum Negara hukum (the rule of law) adalah asasDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). Tulisan ini akan mengkaji konsep peraturan kebijakan untuk diintrodusir ke dalam UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat pengaturan yang utuh dari diskresi hingga bentuk-bentukDiskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). mengarahkan untuk membedakan tindak pidana dengan tindakan administrasi dan Diskresi jangan dipidanakan2 maka berdasarkan definisi Keputusan Tata. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia belum begitu diperhatikan. Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen) Adie Pradana. Pertanyaan diskersi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi (Materi akuntabilitas PNS hal. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi public ( Rohr 1989 dan Keban 2008). Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. (2010). 10 Jakarta Pusat 10110 AKUNTABEL Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil TIM PENGARAH SUBSTANSI: 1. Informasi haus utuh dan benar “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia ‘Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)", maksud dari “diskresi” adalah a. Paulus Effendi Lotulung. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi, discretion 4 (Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai berikut : Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil. Informasi harus utuh dan benar 12. sebagai bentuk diskresi yang dimiliki Presiden untuk mengambil kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak serta membutuhkan penanganan segera. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Erna Irawati, S. Diskresi pada awalnya muncul di negara Belanda. 30/2014 tentang Administrasi Negara disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan diskresi adalah: Melancarkan. 4 Kepastian hukum menjadi hal yang wajib dipegang sebagai acuan dasarnya. starting at 08. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). (Hal 53 A2 A) a. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari “diskresi” adalah. Rohr (1989: 60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku Morality and Administration in Democratic Goverment karya Paul Appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point” bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik. Steenbeek2 menyatakan: “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembergrip in het staats en administratief recht”. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi. PENULIS MODUL: Ramah Handoko, S. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penggunaan hak diskresi harus bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi. Tindakan pengecualian oleh polisi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas,. Diskresi yang merupakan kebebasan bertindak pejabat pemerintahan dalam bertindak ataupun membuat keputusan, di ubah dalam UU Cipta Kerja, sebab konsep. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Keputusan yang disepakati bersama antara. Permintaan informasi harus disertai dengan “alasan”. 3. Kata kunci: diskresi; presiden; covid-19;Diskresi dalam UU Administrasi. 2. "Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan . Diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat. a. pelayanan diperhatikan. Keputusan yang disepakati bersama antara. selanjutnya, masalah moral atau etika jauh lebih memperihatinkan. Berikut ini contoh Soal dan Jawaban Evaluasi Akademik MOOC PPPK 2022 Paket 2. Jurnal Sasi Vol. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). 13. , M. Diskresi terjadi pada tingkatan manajerial, yaitu perubahan pola komunikasi dan koordinasi oleh Kantor BPJS-Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan Puskesmas Kepanjen. 2, Bulan April-Juni 2011, hlm. Sayangnya etika pelayanan publik di Indonesia. Prosedur penggunaan diskresi yang mengubah alokasi anggaran ini harus digunakan dengan pejabat terlebih dahulu menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta. Keputusan yang disepakati bersama antara pejabat maupun pemberi layanan dengan. Veteran No. a. Animals. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerena itu dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik. Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. Asas kepatutan dan kewajaran. 13. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam Keban 2008: 166). 282 plays. Keputusan tata usaha negara sesuai UU Peratun yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun (yang selanjutnya disebut badan atau pejabat pemerintahan) yang berisi tindakan hukum tun berdasarkanmengungkap dan menemukan bahwa diskresi dapat menjadi solusi kreaktif dan inovatif untuk mengatasi . diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan danadministrasi dan peradilan administrasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah. Pejabat pemerintah yang akan mengeluarkan diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan di berlakukan pembatasan-pembatasan, sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah. kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia. Penata-Informasi harus utuh dan benar 12. Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Animals. Umumnya, diskresi diterapkan pada kasus-kasus ringan, seperti pelanggaran, kejahatan ringan yang pelakunya anak di bawah umur, atau jika masyarakat hendak menggunakan tata cara adat untuk menghukum kesalahan pelaku. Rohr (dalam Keban, 2008:166) menyatakan bahwa diskresi administrasi merupakan starting point bagi masalah moral atau etika dalam administrasi publik. Hal ini dicirikan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan sebagai wujud. Praktik Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan biasanya sudah diatur secara Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan moral atau etika dalam dunia administrasi publik (Rohr pemerintah/instansi. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan detikers. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Asministrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008), maksud dari kresi adalah. maksud dari dikresi adalah a. Pendapat John A. Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu tujuan secara praktis, akademis dan futuristik. Persaingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis B. kewenangan bebas pejabat administrasi negara untuk bertindak tanpa harus sepenuhnya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Merupakan seorang Dosen Tetap dan praktisi di bidang pendidikan dan pariwisata nasional khususnya dunia perhotelan, Ia aktif menjadi. Informasi harus utuh dan benar 12. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dalam. 7th. , Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum dan Kebijakan PublikPasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 00 WIB, which was attended by 40 participants from. 32 Tahun 2004 Jun 13, 2014 · secara logis, isu ketika sangat vital didalam administrasi publik karena adanya keleluasaan atau dikresi yang diberikan kepada para eksekutif. SH. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”. Diskresi. Akuntabilitas PNS Buruknya etika para aparatur pemerintah Indonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh. soal evaluasi latsar cpns mooc by shantydanti-791083MC2022 kuis untuk 10th grade siswa. 9. Menjadi pertimbangan pimpinan unit kerja dalam menentukan rekanan dalam proyek strategis d. dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; c. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku b. Manajemen pelayanan publik tentunya harus berdasarkan. Dalam beberapa kondisi, diskresi erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu indikator adanya korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Diskresi administrasi menjadi starting pont bagi masalah moral dan etika dalam dunia Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud diskresi adalah…. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,. “Diskresi administrasi menjadi starting point bagi. diskresi tersebut dicabut. Oleh karena itu, munculnya UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan jawaban dari adanya kepastian hukum dalam diskresi. . Muhammad Taufiq, DEA 2. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku B. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Secara yuridis, syarat penggunaan diskresi diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan. Ditjen Pajak Kemenkeu mengumumkan implementasi penuh NIK menjadi NPWP diundur menjadi 1 Juli 2024. merupakan suatu kewajiban yang sifatnya melekat pada kewenangan yang menjadi dasar tindakan diskresi yang merupakan bagian dari freies ermessen artinya kebebasan mempertimbangkan, menilai, menduga dan. rohr (1989:60) yang mendasarkan pendapatnya pada buku morality and administration in democratic government karya paul appleby, menyatakan bahwa diskresi administrasi menjadi “starting point. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total (total enforcement) dilaksanakan, sehingga yang terjadi adalah diskresi menjadi sumber pembaharuan regulasi apabila direkam dan dipantau dengan baik sistemis. Dari uraian teoritis di atas, maka sebenarnya payung hukum diskresi atau freies ermessen sangat kuat. Administrasi Publik (Rohr, 1989 dan Keban, 2008)”, maksud dari “diskresi” adalah. Reformasi Birokrasi Setengah Hati - Magister Ilmu Administrasi. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi memiliki beberapa persyaratan yaitu sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tidak. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. administrasi pemerintahann, misalnya pengaturan diskresi, terkhusus pada syarat penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan diskresi? Sesuai Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi Pemerintahan (UU AP) sejak tanggal 17 Oktober 2014, menjadi tonggak sejarah baru bagi reformasi administrasi di Indonesia. b. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengujian. Bentuk fleksibel aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap Jul 4, 2018 · Etika diperlukan karena adanya keleluasaan kewenangan atau diskresi yang diberikan para administrator publik dan diskresi administrasi menjadi “Strating Poin” bagi masalah moral. yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi . 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. c. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku, yang bertentangan dgn norma social dan Susila d. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dlm dunia administrasi publik Rohr (1989: 60 dan Keban 2008: 166). Analisis Penerapan Diskresi Dalam Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dihubungkan Dengan UU Pilkada Jo UU Administrasi Pemerintahan - Pery Rehendra Sucipta 205 Wakil dari Sani, yaitu Nurdin Basirun kemudian menduduki kursi gubernur Kepri. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan diskresi sebagai suatu tindakan atau keputusan yang dibentuk. Hal ini dapat berupa. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama, meskipun pengertian diskresi dalam UU CK masih sama dengan yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tetapi UU CK menghilangkan salah satu syarat penggunaan diskresi yakni syarat, “tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”. 12.